Latihan unjuk kekuatan National Guard di LA picu gugatan hukum federal atas dugaan pelanggaran Posse Comitatus Act.

Dalam persidangan penting yang sedang berlangsung di California, seorang pejabat tinggi militer mengungkap bahwa pasukan National Guard sempat melakukan latihan “unjuk kekuatan” di Los Angeles sebagai bagian dari operasi penegakan imigrasi yang dikoordinasikan pemerintah federal. Kesaksian ini memperkuat kekhawatiran bahwa pengerahan militer untuk menangani isu sipil bisa melanggar hukum federal.

Fakta Resmi tentang Kontroversi Latihan National Guard di Los Angeles

Letjen militer yang bersaksi dalam persidangan menyampaikan bahwa latihan tersebut dilakukan di MacArthur Park—sebuah ruang publik yang menjadi titik berkumpul para pengunjuk rasa menolak razia imigrasi. Operasi ini dilakukan di bawah kode “Operation Excalibur”, dan rencananya semula akan dilaksanakan pada Hari Ayah, namun kemudian dijadwal ulang ke awal Juli.

Dalam latihan tersebut, pasukan hanya turun dari kendaraan militer apabila ada ancaman langsung terhadap agen federal, dan manuver unjuk kekuatan hanya berlangsung sekitar 20 menit.

Tuduhan Pelanggaran Hukum Posse Comitatus

Gugatan diajukan oleh negara bagian California, yang menyatakan pengerahan National Guard ini telah melanggar Posse Comitatus Act, undang-undang yang melarang militer bertindak sebagai aparat penegak hukum domestik. Pemerintah negara bagian menuding bahwa militer tidak hanya berfungsi sebagai pengaman, tetapi juga aktif terlibat dalam penahanan warga, pembatasan akses jalan, dan intimidasi terhadap komunitas imigran.

Sebaliknya, jaksa federal berargumen bahwa kehadiran pasukan bersifat murni defensif dan dilakukan untuk melindungi petugas federal selama menjalankan operasi, bukan untuk melakukan penegakan hukum secara langsung.

Tensi Politik dan Imbas terhadap Wewenang Negara Bagian

Gubernur California Gavin Newsom dan Wali Kota Los Angeles Karen Bass mengutuk keras operasi tersebut, menyebutnya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat. Mereka juga mempertanyakan legalitas federalisasi pasukan tanpa persetujuan negara bagian.

Sidang ini menjadi ajang uji batas antara kewenangan negara bagian dan pemerintah federal, khususnya dalam konteks penggunaan kekuatan militer di ranah sipil. Apapun hasilnya, putusan ini akan memberikan preseden penting terkait interpretasi Posse Comitatus Act serta otoritas presiden dalam mengendalikan militer dalam negeri.